Purwokerto, 21/05/2026 — Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., menyoroti pentingnya keseimbangan antara digitalisasi layanan pendidikan dengan pemerataan akses dan penguatan mutu sekolah dalam penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Banyumas.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Fauzi saat menjadi narasumber dalam program dialog “Purwokerto Menyapa” yang diselenggarakan RRI Pro 1 Purwokerto pada Kamis (21/5/2026). Dialog mengangkat tema “Pertama di Jawa Tengah, Banyumas Terapkan SPMB Online SD” dan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan, di antaranya Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Banyumas Muhamad Robbani, S.Pd., M.Pd., Kepala SDN 1 Kranji Idha Nurani, S.Pd., serta Prof. Fauzi sebagai akademisi dan Guru Besar Ilmu Pendidikan.

Dalam forum tersebut, Prof. Fauzi mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mulai menerapkan sistem digital dalam proses penerimaan peserta didik baru tingkat SD. Menurutnya, transformasi layanan pendidikan berbasis teknologi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“Saya mengapresiasi ikhtiar pemerintah daerah untuk memastikan proses SPMB lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Ini langkah maju dalam penguatan layanan pendidikan di era digital,” ujarnya.

Namun demikian, Prof. Fauzi mengingatkan bahwa pengembangan sistem digital tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Ia menilai, digitalisasi pendidikan harus berjalan beriringan dengan gerakan sosial untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak.

Menurutnya, masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS) di Banyumas menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan pendidikan.

“Jangan sampai kita hanya fokus pada teknologinya, tetapi akar persoalan di masyarakat tidak disentuh. Digitalisasi harus mampu mendorong masyarakat agar semakin sadar pentingnya pendidikan dan memastikan seluruh anak memiliki akses yang sama terhadap sekolah,” tegasnya.

Prof. Fauzi juga menyoroti pentingnya prinsip pemerataan mutu antar sekolah. Ia menilai sistem SPMB Online harus mampu menjaga keadilan distribusi peserta didik agar tidak terjadi penumpukan pada sekolah-sekolah tertentu.

“Orientasi utama pendidikan tetap mutu. Transparansi itu bagian dari standar mutu pendidikan. Karena itu, sistem digital harus dibarengi dengan aksesibilitas, keadilan, serta penguatan kualitas seluruh sekolah,” katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta dalam kebijakan pendidikan daerah. Menurutnya, sekolah swasta juga merupakan bagian penting dalam ekosistem pendidikan yang harus mendapatkan dukungan pengembangan secara proporsional.

“Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada sekolah negeri. Sekolah swasta juga harus mendapatkan pembinaan dan penguatan karena semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan masyarakat,” tambahnya.

Dalam dialog tersebut, Prof. Fauzi turut menyinggung fenomena regrouping sejumlah SD di Banyumas yang menurutnya perlu dikaji lebih mendalam sebagai bagian dari evaluasi pemerataan pendidikan dasar.

Sementara itu, Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Banyumas Muhamad Robbani menjelaskan bahwa Banyumas menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang mulai merintis SPMB Online untuk jenjang SD. Selama ini, sistem daring baru diterapkan pada jenjang SMP, sedangkan SD dan PAUD masih menggunakan sistem luring.

Ia menyebutkan bahwa penerapan tahun ini masih bersifat piloting dan baru dilaksanakan di empat kecamatan, yakni Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur.

“Penerapan ini dilatarbelakangi tingginya animo masyarakat di sekolah-sekolah perkotaan serta kebutuhan penyesuaian dengan era digitalisasi,” jelasnya.

Kepala SDN 1 Kranji, Idha Nurani, juga menyampaikan bahwa sistem SPMB Online mendapat respons positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan akses informasi terkait jadwal, persyaratan, hingga mekanisme pendaftaran.

“Respons masyarakat cukup baik karena prosesnya lebih transparan dan bisa dipersiapkan lebih matang oleh wali murid,” ujarnya.

Melalui forum tersebut, FTIK UIN Saizu menunjukkan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan pendidikan daerah, tidak hanya melalui pengembangan akademik di kampus, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam diskursus kebijakan pendidikan publik.